Bupati Ketapang Martin Rantan, SH.,M.Sos sampaikan  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ketapang Tahun Anggaran 2018 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ketapang yang berlangsung di Gedung DPRD Ketapang, Selasa 26 Maret 2019. Rapat Paripuran tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Hadi Mulyono Upas, SH.,MH didampingi Wakil Ketua DPRD Junaidi, SP.,M.SI, dan Elmantono. Hadir Dalam Rapat Paripurna  Wakil Bupati ketapang Drs. H. Suprapto. S, Forkopimda, Asisten Sekda Drs. Heronimus Tanam, ME, Staf Ahli Bupati Edi Junaidi, S.Sos, Kepala Organisasi Perangkat Daerah(OPD), Camat, dan Undangan lainnya.

Bupati Ketapang Martin Rantan, SH.,M.Sos dalam Pidato Laporannya Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) mengatakan Bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disampaikan sebagai wujud tanggungjawab atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Ketapang, khususnya dalam rangka mendukung terwujudnya Kepemerintahan yang baik (Good Governance) dalam suasana kehidupan yang demokratis,transparan dan akuntabel.

“Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini juga merupakan kewajiban untuk pemenuhan atas Pasal 69 Ayat (1) dan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” Ujar Bupati Ketapang.

Selanjutnya Bupati mengatakan isi dan tata naskah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ketapang Tahun 2018 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.  Disampaikan gambaran struktur APBD 2018 sebagai berikut : Pendapatan Daerah pada APBD Murni drencanakan  Rp. 1,961.035.673.596. setelah perubahan APBD T.A 2018 menjadi Rp. 2.161.983.111.459,98. Terdapat peningkatan sebesar RP. 200.947.437.863,98 atau sebesar 10,25 %. Adapun realisasi pendapatan sebesar Rp. 2.168.479.802.993,38. Kebijakan belanja daerah  disusun dengan mempertimbangkan 7(tujuh) prioritas pembangunan daerah, yang meliputi tata kelola pemerintahan,pembangunan infrastruktur,pengembangan ekonomi, meningkatkan sumberdaya manusia, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, serta pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam.

Bupati Ketapang Martin Rantan, SH.,M.Sos memaparkan Belanja Daerah pada APBD murni direncanakansebesar  Rp. 1.956.035.673.596.  setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 2.210.387.821.921,79. Mengalami peningkatan sebesar Rp. 254.352.148.325,79. Atau 13 %. Hal ini merupakan rasionalisasi terhadap  realisasi pendapatan pada tahun 2018 berjalan dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.118.358.438.604,19. Atau 95,48 %. dengan rincian Belanja Tidak Lansung direncanakan Rp. 1.028.680.045.186,55. Realisasinya sebesar Rp. 1.023.208.376.420,17. Belanja Langsung direncanakan sebesar Rp. 1.181.707.776.735,24. Realisasinya sebesar Rp. 991.643.535.330,52. Penyelenggaraan urusan Wajib dan urusan pilihan tahun2018 telah dianggarkan belanja dengan total anggaran sebesar Rp. 1.564.391.326.226.73. selanjutnya terdapat penerimaan pembiayaan daerah tahun 2018 sebesar Rp. 53.404.710.461,81. Hal ini mengindikasikan adanya kelebihan pembayaran penerimaan pembiayaan daerah yang dimanfaatkan untuk penyertaan modal sebesar Rp. 5.000.000.000. Maka terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun 2018 sebesar Rp. 98.526.074.851.

Bupati juga menyampaikan capaian kinerja tahun 2108 yang mengacu pada indikator kinerja urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan serta berbasis Visi, Misi dan Prioritas pembangunan daerah yang telah tertuang dalam RPJMD Kabipaten Ketapang 2016-2021 sperti, Urusan pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Komunikasi dan Informatika,Urusan Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana,Pemuda dan Olah Raga, Koperasi dan UKM, Perindustrian,Tenaga Kerja, Pertanian, Perikanan, dan Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan(Urusan Otonomi Daerah). (Suyanto. humprodprd)