Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten  Ketapang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD Ketapang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Ketapang tahun 2018 di ruang rapat paripurna gedung DPRD Ketapang Rabu 8 Mei 2019. Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Hadi Mulyono Upas, SH.,MH didamping Wakil Ketua DPRD Junaidi, SP.,M.Si dan dihadiri Bupati Ketapang yang diwakili Sekda H. Farhan, SE.,M.SI, Anggota DPRD, Wakapolres, Dandim, Asisten I Sekda Donatus Franseda, AP.,MM, Staf Ahil Bupati Edi Junaidi, S.Sos, Kepala OPD, Camat,dan undangan lainnya. Dalam Rapat Paripurna tersebut  DPRD Ketapang memberikan penilaian BAIK dengan sejumlah catatan terhadap LKPj Bupati Ketapang 2018. Setelah memperhatikan LKPj yang disampaikan oleh Bupati Ketapang Martin Rantan, SH., M.Sos kepada DPRD pada tanggal 26 Maret 2019 dan dengan memperhatikan laporan Pansus yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD serta mendapatkan masukan dari anggota DPRD.

DPRD memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Bupati Ketapang mulai dari penyampaian dokumen maupun capaian pelaksanaan program kegiatan. Setidaknya ada 17 poin rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD terhadap LKPj Bupati. Beberapa poin di antaranya menyinggung terkait pembangunan infrastruktur, pembangunan indeks sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Termasuk juga penyelesaian pembentukan Perda Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) sebagai syarat Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk kemajuan pariwisata. Untuk serapan anggaran di awal tahun juga menjadi sorotan. Dewan menilai serapan anggaran oleh masing-masing OPD di awal tahun cenderung rendah. Hal ini dianggap akan mengganggu rencana kinerja kebijakan APBD terhadap perekonomian secara umum. Di bidang kesehatan, disarankan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, terutama balita, sehingga tidak ada lagi kasus bayi di bawah garis merah (BGM). Di bidang pendidikan, disarankan untuk melakukan evaluasi yang komprehensif dan penekanan kepada semua yang terlibat dalam dunia pendidikan, untuk benar-benar berupaya meningkatkan mutu pendidikan, sehingga generasi Ketapang mampu bersaing dengan generasi luar Ketapang. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan guru yang lebih maksimal di semua tingkatan dan tidak menumpuk di daerah perkotaan. Selain itu juga, sarana dan prasarana, salah satunya komputer, juga harus mulai diperhatikan.

DPRD juga menyarankan dalam upaya penyusunan rencana program kegiatan dilakukan secara terintegrasi antara semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Serta tidak menggunakan acuan data masing-masing, sehingga diharapkan penanganan suatu masalah secara terintegrasi dapat direalisasikan dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan program tersebut. Dalam penegakan Perda, diharapkan untuk lebih ditingkatkan lagi. Salah satunya Perda Persampahan, sehingga Ketapang menjadi kota yang bersih, nyaman dan indah, terutama pada momen di mana Ketapang melaksanakan kegiatan yang dihadiri oleh masyarakat atau pemangku kepentingan dari luar Ketapang. Termasuk juga mengantisipasi terjadinya genangan air akibat sampah yang menyumbat aliran air di dalam kota. Menanggapi terhadap pembangunan di bidang infrastruktur jalan yang cukup maksimal dengan dukungan alokasi anggaran yang cukup tersedia, DPRD Ketapang memberikan dukungan dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bupati Ketapang. Bupati dianggap berhasil membangun insfrastruktur jalan. Kepada dinas terkait untuk dapat mengalokasikan anggaran untuk perawatan terhadap jalan-jalan yang telah dibangun. Termasuk juga melanjutkan pembangunan jalan bagi daerah yang belum terjangkau pada tahun berikutnya dengan skala prioritas. DPRD juga menyarakan, alokasi APBD tahun 2018 sebesar Rp13 miliar lebih dan terealisasi 98,18 persen, namun drainase di dalam kota belum berfungsi dengan baik. Sehingga saat hujan turun banyak terjadi genangan di sejumlah titik di dalam kota. Oleh karena itu, pembangunan drainase di dalam kota agar dikaji oleh tenaga teknis yang berkompeten. Sementara terkait keuangan pemerintah desa, disarankan kepada Pemkab Ketapang agar lebih intensif mendampingi desa dalam membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) maupun terhadap penyerapan dana desa dan alokasi dana desa (DD/ADD) yang belum maksimal. Hal ini mengakibatkan tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) penyerapan DD/ADD karena keterlambatan penyampaian SPJ kegiatan. Dengan demikian, secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Ketapang dapat diberikan penilaian BAIK dengan berbagai catatan perbaikan sebagamana yang tertuang dalam rekomendasi tersebut. Ini merupakan saran dan sumbangan pemikiran dari DPRD, sehingga usaha mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang dapat tercapai.

Keputusan DPRD Kabupaten Ketapang tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Ketapang Atas LKPj Bupati Ketapang Tahun 2018 dibacakan Sekretaris DPRD Drs. Maryadi Asmu’ie. Setelah ditandatangani Ketua DPRD Ketapang Hadi Mulyono Upas, SH.,MH Keputusan DPRD tersebut diserahkan kepada Sekda Ketapang H. Farhan, SE.,M.Si yang mewakili Bupati Ketapang *