Sebanyak Enam Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Ketapang dapat menerima dan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018. Persetujuan Enam  Fraksi tersebut disampaikan oleh juru bicara fraksinya masing-masing dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Junaidi, SP.,M.SI, Senin 8 Juli 2019 diruang rapat paripurna Gedung DPRD Kabupaten Ketapang, sedangkan satu fraksi yaitu fraksi Partai Amanat Nasional tidak menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Dalam Paripurna tersebut Bupati Ketapang Martin Rantan, SH.,M.Sos diwakili oleh Sekda Ketapang H. Farhan, SE.,M.Si, selain itu hadir juga Anggota DPRD, Forkopimda, Para Asisten Sekda Donatus Franseda, AP.,MM.dan Drs. Heronimus Tanam,ME, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Para Kepala Bagian Dilingkungan Setda Ketapang, Camat Delta Pawan Ismadaniar,SE, dan undangan lainnya.

Sebelum memberikan kesempatan kepada fraksi fraksi DPRD untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya, Wakil Ketua  DPRD Junaidi, SP.,M.Si mengatakan bahwa rapat paripurnan pada hari ini merupakan akhir dari rangkaian kegiatan proses pemberian persetujuan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018. Sebagaimana diketahui bahwa telah disampaikan Pidato Bupati atas Pengantar Nota Keuangan dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018 dalam Rapat Paripurna yang di gelar pada tanggal 24 Juni 2019 yang lalu.

“Terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah  bersama Badan Anggaran  DPRD yang telah melakukan pembahasan dan pengkajian sehingga hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna untuk penetapannya,” Ujar Wakil Ketua DPRD Junaidi,SP.,M.Si

Selanjutnya Junaidi, SP.,M.SI selaku pimpinan Rapat Paripurna mempersilakan Fraksi-Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Ketapang untuk menyampaikan pendapat akhir Fraksinya dimulai dengan  Pendapat akhir fraksi PDI-P yang disampaikan oleh Ismanto, dilanjutkan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara fraksinya  Gusmani, SE, sedangkan Fraksi Partai Hanura Nasdem disampaikan oleh Sufanda, ST, selanjutnya Fraksi Demokrat oleh Yang Kim, S.Pd.,M.M.Pd, dan Fraksi PPP oleh H. Abdul Sani, SH.,MM.,M.Kn, serta Fraksi Gerindra disampaikan oleh Ir. Paulus Tan, ke enam fraksi tersebut memberikan tanggapan dan masukan terhadap serta menyatakan dapat menerima dan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Akhirnya DPRD Kabupaten Ketapang memutuskan untuk memberikan persetujuan kepada Bupati Ketapang untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang dengan rincian sebagai berikut :

  1. Pendapatan                 :  Rp.  2.168.545.571.101,01
  2. Belanja               :  Rp.  1.771.438.378.261,15  

Surplus               :  Rp.       50.173.008.578,86

  • Pembiayaan Daerah :
  • Penerimaan Pembiayaan      Rp.       53.404.710.461,81.
  • Pengeluaran Pembiayaan    Rp.         5.000.000.000,00

Pembiayaan Netto               Rp.       48.404.710.461.81

  • SiLPA                                      Rp.       98.577.719.040,67

Setelah Net Konsep Keputusan DPRD Kabupaten Ketapang tentang Pemberian Persetujuan  untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan  APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati Ketapang dibacakan oleh Plh. Sekretaris DPRD Wiwiek Maryani, SH dan dimintakan Persetujuannya kepada seluruh Anggota DPRD yang hadir, Wakil Ketua DPRD Junaidi, SP.,M.Si selaku Pimpinan Rapat Paripurna menanda tangani Keputusan DPRD Kabupaten Ketapang dan menyerahkannya kepada Bupati Ketapang yang di Wakili Sekretaris Daerah H. Farhan, SE.,M.Si.*(Suyanto.Humpro DPRD)