R
Rapat dengar pendapat dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Syaidianur, S.Pd.,M.Pd dihadiri Anggota Komisi II dan Komisi III dari Dinas OPD yang menghadiri yaitu Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ketapang, Dinas Pertanian, Perternakan, dan Perkebunan, Kepala Bagian Hukum setda Kabupaten Ketapang, sedangkan dari pihak perusahaan PT. Mina Mas dan PT Arrtu serta Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Marau.
Pada kesempatan pertama Pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada utusan masyarakat untuk menjelaskan permasalahan yang dikemukakan dalam forum rapat ini.

Adapun persoalan yang dikemukakan masalah HGU di PT. Mina Mas dan PT. Arttu di sebabkan tuntutan masyarakat belum dipenuhi Pihak Perusahaan sebagaimana hasil rapat tanggal 25 februari 2019 yaitu pelepasan tanah masyarakat yang termasuk dalam kawasan HGU yang tidak dikelola pihak perusahaan. Keinginan masyarakat Desa karya Baru Kecamatan Marau tersebut telah ditunggu sejak 3 bulan yang lalu, namun sampai saat ini belum di realisasikan atas sikap tersebut masyarakata meminta fasilitas dari Anggota DPRD Kabupaten Ketapang untuk membantu agar permasalahan ini tidak berlarut-larut.
Masukan/Pendapat dari Anggota DPRD Kabupaten Ketapang Yaitu :
1. Ketua Komisi III, Irawan berpendapat kehadiran Perusahaan memang bermanfaat bagi masyarakat tetapi didalamnya ada hak-hak masyarakat makanya, sebelum izin itu diterbitkan terlebih dahulu ada data yang clear and clear, apa yang dilakukan pihak PT. Mina Mas ataupun PT. Arttu harusnya di kawal dulu agar tidak terjadi seperti ini, ada hak-hak masyarakat yang di klaim perusahaan.
2. Sekretaris Komisi II, Yakobus Dingum Sudi Yanto, A.Md berpendapat 
– Bahwa rapat hari ini merupakan final karena sudah dilakukan pada rapat sebelumnya yaitu pada tanggal 25 Februari 2019;
– Usulan pengurangan lahan oleh perusahaan diharapkan secepatnya diproses oleh Dinas yang terkait;
3. Pendapat juga disampaikan Suyanto Anggota Komisi II di harapkan dalam penetapan HGU ada panitianya, Aparat pemerintah daerah yang ada di bawah seperti Camat, Kades, harus berhati-hati dalam pendataan itu. Kami akan mengecek data-data itu semuanya.

Camat Marau

– Pihak Pemerintah Kecamatan Marau dalam menyikapi permasalahan HGU yang dituntut masyarakat telah melakukan rapat di tingkat Kecamatan marau pada tanggal 13 Januari 2020, mengharapakan penyelesaian ini dengan cara baik;
– Mengharapkan Kepada masyarakat agar tidak lagi menyerahkan lahan seperti ini, bagaimana untuk anak cucu kita kedepannya.
Bagian Hukum Setda Ketapang
– Terhadap tuntutan masyarakat tentang HGU ini, kami akan mengambil langkah-langkah dan bersinergi dengan Bagian atau dinas lainnya melalui proses dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan koridor ini ada rambu-rambunya;
Pendapat juga disampaikan Ketua Bappeda Kabupaten Ketapang Harto, SE., M.Si :
– Kami juga akan memfasilitasi baik dengan BPN, Perusahaan dan lebih intens lagi, sampai hal ini selesai dan akan turun kelapangan, sebagai tindak lanjut dari rapat hari ini 
Kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat Umum yaitu :
– Meminta pada Pemerintah Daerah secepatnya proses tindak lanjut, serta penyusulan pelepasan hak terhadap perusahaan yang belum mengusulkan;
– DPRD meminta Pemerintah Daerah mengawal yang belum tuntas hingga selesai.
(HumproDPRD)