Senin, 24 Februari 2020 Pukul 09.00 Wib, DPRD melaksanakan Rapat Paripurna Pembentukkan Pansus 10 Raperda yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Ketapang M. Febriadi, S.Sos, M.Si, mekanisme Pembentukan Pansus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Peraturan DPRD Kabupaten Ketapang No : 1 tahun 2019 tentang Tatib DPRD Kabupaten Ketapang, setelah mendapatkan masukan-masukan dan pendapat dari Anggota yang hadir di Paripurna tersebut, bahwa 10 Raperda tersebut di bagi dalam 4 Pansus :
1. Pansus I meliputi :
– Raperda Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
– Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
– Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

2. Pansus II meliputi :
– Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
– Raperda Kabupaten Ketapang Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
– Raperda Kabupaten Ketapang Tentang Penanaman Modal.

3. Pansus III meliputi :
– Raperda Kabupaten Ketapang Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan;
– Raperda Kabupaten Ketapang Tentang Cagar Budaya (Perda Inisiatif).

4. Pansus IV meliputi :
– Raperda Kabupaten Ketapang Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Ketapang;
– Raperda Kabupaten Ketapang Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang.

Jangka waktu penyelesaian masing-masing Pansus selama 60 Hari, hasil kegiatan Pansus tersebut akan disampaikan ke Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Ketapang M. Febriadi, S.Sos., M.Si bahwa setelah tersusunnya kepengurusan serta keanggotaan panitia pembahas dimaksud akan di tetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Ketapang. (HumproDPRDKetapang)