Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalbar mengumumkan hasil Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 melalui video conference di ruang Vicon BPKAD Kabupaten Ketapang, Senin (29/06/2020.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari BPK RI Perwakilan Kalbar.

BPK RI Perwakilan Kalbar berharap, dengan adanya LHP atas LKPD TA 2019 dapat terciptanya tata kelola Pemerintahan yang baik, Transparan, dan Akuntabel pada pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wabup Drs.H. Suprapto S, Ketua DPRD Ketapang, M.Febriadi,S.Sos.,M.Si, Asisten III Drs.Heronimus Tanam, ME, dan Kepala Inspektorat Kabupaten Ketapang, Devi P.Frantito S.Sos, M.Si serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo,S.STP.,M.Si.

Usai acara video conference, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si, menyampaikan rasa syukur yang mendalam karena berhasil mempertahankan Opini WTP untuk yang ke 6 kalinya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI, seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Tim Penyusun Laporan Keuangan Kabupaten Ketapang, dengan harapan kedepan agar pengelolaan keuangan di Kabupaten Ketapang semakin baik, dalam upaya mewujudkan misi pertama Bupati dan Wabup periode 2016-2021, yakni mewujudkan kepemerintahan yang baik.***