DPRD Kabupaten Ketapang menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pidato Bupati Ketapang Atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 di Ruang Paripurna Gedung DPRD Ketapang, Jum’at 10 Juli 2020. Ketua DPRD Ketapang M. Febriadi, S.Sos.,M.Si., yang memimpin langsung Rapat Paripurna memberikan kesempatan kepada Sekretaris DPRD Ketapang yang diwakili Kabag Perencanaan dan Keuangan Drs. M. Syahrul untuk membacakan surat pengunduran diri Junaidi, S.P.,M.Si., sebagai anggota DPRD Kabupaten Ketapang Masa Jabatan 2019-2024 dan pembacaan surat DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Ketapang perihal permohonan pemberhentian dan pengganti antar waktu Junaidi, S.P.,M.Si. sebagaimana yang diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.

Sekda Ketapang H. Farhan, SE.,M.Si mewakili Bupati Ketapang menyampaikan Pidato Bupati Ketapang dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 dalam Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin langsung Ketua DPRD Ketapang M. Febriadi, S.Sos.,M.Si., didampingi Wakil Ketua DPRD H. Suprapto, S.Pd.,M.M. dan H. Mat Hoji, S.E. tersebut dihadiri Anggota DPRD Ketapang, Dandim 1203/Ketapang Letkol. Kav. Jami’an, S.I.P., Kapolres Ketapang AKBP Wuryantono, S.I.K., M.H.,Kajari Ketapang , Ketua Pengadilan Negeri Ketapang (Unsur Forkopimda), Asisten I Sekda Donatus Franseda, AP.,MM., Asisten II Sekda Drs. H. Marwan Noor, M.M., Staf Ahli Bupati Ir. Husnan, M.T.P., Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Para Kepala Bagian Dilingkungan Setda Ketapang, Camat dan undangan lainnya.

Bupati Ketapang Martin Rantan, S.H.,M.Sos., dalam pidatonya yang disampaikan oleh Sekda Ketapang H. Farhan, SE.,M.Si tersebut mengatakan bahwa penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang Tahun 2019 adalah merupakan salah satu kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada DPRD hal ini sesuai ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 320 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undag Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menegaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK RI paling lambat 6 (Enam) bulan setelah Tahun Anggran berakhir. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease-19 (Covid-19) dan Kepres RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease-19 sebagai Bencana Nasional, Pemerintah Daerah melakukan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 dengan Penerapan Protokol Penanganan Covid-19 melalui penyesuaian sistem jam kerja berdasarkan surat edaran Menpan dan RB Nomor 19 Tahun 2020 dan Nomor 34 Tahun 2020 serta penyesuaian sistem jam kerja dengan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga LHP LKPD Tahun Anggaran 2019 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat kepada Pemerintah Kabupaten Ketapang baru dapat dilaksanakan pada hari Senin, 29 Juni 2020 secara Daring (OnLine)melalui Video Conference.

Selanjutnya disampaikan juga oleh Sekda Ketapang H. Farhan, SE.,M.Si., bahwa LKPD Kabupaten Ketapang yang telah diperiksa oleh BPK RI terdiri dari Laporan Pelaksanaan Anggaran, Laporan Finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD tersebut BPK RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Opini ini menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan yang baik,Opini WTP ini merupakan yang ke 6 kalinya,” Ujar Sekda Ketapang H. Farhan, SE.,M.Si. mewakili Bupati Ketapang Martin Rantan, S.H.,M.Sos.

Adapun gambaran umum mengenai realisasi pendapatan,belanja,pembiayaan serta pemcapaian kinerja keuangan daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2019 adalah :Pendapatan daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 2.375.240.075.930,85 atau 99,70 prosen dari target pendapatan setelah perubahan APBD Tahun 2019 sebesar RP. 2.382.435.343.327,20. Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2019 tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 197.498.467.109,47, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 2.092.776.788.417,00. Dan lai-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 84.964.820.404,38. Sedangkan Realisasi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 2.348.730.048.601,93. Atau 94,86 persen dari target Anggaran Belnja Daerah setelah Perubahan APBD Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 2.476.045.381.367,87. Realisasi Belanja tersebut berasal dari belanja daerah sebesar Rp. 1.956.565.070.669,85. Dan Transfer bagi hasil ke Desa dan Bantuan Keuangan sebesar Rp. 392.164.977.932,08. Berdasarkan Kondisi Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut Pemerintah Daerah mencatat Surplus Anggaran sebesar Rp. 26.510.027.328,92. Sementara Pembiayaan Daerah (Neto) Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp. 93.577.719.040,67., sehingga terdapat sisa lebih pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp. 120.087.746.369,59.

Selesai menyampaian Pidato Bupati Ketapang, Sekda Ketapang H. Farhan, SE.,M.Si menyerahkan Naskah Pidato dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2019 beserta Dokumen lainnya kepada Pimpinan DPRD yang diterima Ketua DPRD Ketapang M. Febriadi, S.Sos.,M.Si..*(Humpro DPRD)